Panyabungan (17/08/2016). Pemerintah Kabupaten Madailing Natal memberikan remisi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan pada peringatan HUTRI yang ke 71 Tahun yang bertemakan” INDONESIA KERJA NYATA’’.

Dalam pelaksanaan upacara pemberian Remisi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan pada peringatan HUT RI yang ke 71 Tahun  yang  menjadi Insfektur upacara yaitu Bapak wakil Bupati Mandailing Natal H. Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution dan Kalapas Panyabungan sebagai Perwira upacara, dihadiri oleh FKPD, kepala SKPD, dan juga warga binaan.

Sambutan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dibacakan bapak wakil Bupati Mandailing Natal Bapak H. Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution Bahwa WBP merupakan bagian dari warga negara yang tetap memiliki hak-hak yang mesti dihormati dan dipenuhi. Salah satu hak yang dimiliki oleh WBP adalah hak mendapat pengurangan masa manjalani pidana (remisi). Remisi merupakan hak yang telah diatur secara tegas dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bahwa setiap narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan pengurangan masa menjalani pidana.

Remisi yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Maksimal 6 Bulan, Minimal 1 Bulan kepada Lembaga Pemasyarakatan panyabungan dan jumlah Warga Binaan Pemasyarakan yang mendapatkan remisi pada hari peringatan HUT RI KE-71 berjumlah 126 orang, 3 diantaranya mendapatkan Remisi Bebas RU2 Atas nama Susanto, Fadlihamsari Lubis, dan Irsan efendi siregar.

Pada kesempatan ini pula, saya sampaikan bahwa penyalah gunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) merupakan ancaman besar bagi masyarakat Indonesia. Bahwa pemerintah telah menyatakan INDONESIA DARURAT NARKOBA. Lapas dan rutan selama ini disinyalir sebagai tempat peredaran dan penyalah gunaan narkoba.

Untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalah gunaan narkoba di dalam lapas dan rutan, saya telah mengeluarkan Instruksi Menkumham Nomor M.HH-02.OT.03.01 Tahun 2016 Tentang penanganan terhadap penyalah gunaan narkoba di lingkungan kementerian hukum dan HAM, dan implementasi Surat Edaran Menkumham Nomor M.HH-01.PK.01.06.10 Tahun 2016 dalam upaya mewujudkan zero narkoba dan Handphone.

Sebagai komitmen pemerintah dalam upaya pemberdayaan WBP, dalam hal ini kementerian Hukum dan HAM terus berinovasi dengan mencanangkan program lembaga pemasyarakatan produktif menuju Lapas Industri, pembentukan Lapas industri bertujuan mempersiapkan narapidana menjadi manusia yang terampil dan mandiri serta menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional lemabaga pemasyarakatan industri dapat memproduksi suatu produk tertentu dengan mengembangkan potensi pada masing-masing sumber daya yang dimilikinya.(Humas Setda Kab.Madina).

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*