Regulasi PPID

 lambang garuda

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR : 061/299/K/2015

TENTANG

 

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

BUPATI MANDAILING NATAL,

 

Menimbang

a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standart yang dibuat secara nasional perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Mandailing Natal.

 

  1. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Mandailing Natal .

 

Mengingat          :

1.   Undang-Undang nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Toba Samosir Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3794 );

 

  1. Undang-Undang nomor 40 tahun 1999tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 166, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888);

 

  1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RepublIk Indonesia tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

 

  1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

 

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

 

 

  1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 24), tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);

 

  1. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembartan Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

 

  1. 8.     Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5140);

 

  1.        9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengeloloan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

 

  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12-3429 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mandailing Natal menjadi Bupati Mandailing Natal dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;

 

  1. Peraturan Bupati Mandaling Natal nomor 7 Tahun 2015 tentang standar operasional satu pintu pelayanan publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;

 

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan        :

 

KESATU              :

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Mandailing Natal dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Ini.

 

KEDUA                :

Tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU adalah:

 

Tugas :

 

  1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
  2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  4. Melakukan uji konsekwensi atas informasi yang dikecualikan;
  5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

 

Kewenangan :

 

  1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
  3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
  4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
  5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

 

KETIGA               :   Tata Kerja PPID Sebagaimana Dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :

  1. Mengadakan rapat dan kordinasi yang bersifat Pleno maupun terbatas dengan PPID Pembantu secara berkala setiap waktu apabila diperlukan, dalam rangka merumuskan setiap kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
  2. Dalam rangka mendapatkan tambahan data / Informasi dan / atau masukan yang diperlukan dapat mengundang pihak Lain yang berkepentingan untuk hadir dalam rapat;
  3. Dalam melaksanakan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan Singkronisasi.

 

 

KEEMPAT            :    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

 

 

 

di tetapkan di Panyabungan

Pada tanggal

 

BUPATIMANDAILING NATAL

 

 

 

 

DAHLAN HASAN NASUTION

 

 

LAMPIRAN           :

KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR                :

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

 

 

STURUKTUR ORGANISASI, PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL.

 

NO JABATAN PPID JABATAN DALAM KEDINASAN
1. PEMBINA 1. BUPATI MANDAILING NATAL

2. WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL

2. ATASAN PPID SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
3. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI 1. ASISTEN TATA PRAJA

2. ASISTEN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

3. ASISTEN ADMINISTRASI

4. PARA KEPALA SKPD PEMERINTAH KAB.MANDAILING NATAL

4. PPID KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDAKAB MANDAILING NATAL
5. SEKRETARIS PPID KABID INFORMATIKA DAN TELEKOMUNIKASI DISHUB PEMKAB MANDAILING NATAL
6. BIDANG PENGOLAHAN DATA & KLASIFIKASI INFORMASI KABID SOSIAL BUDAYA BAPPEDA PEMKAB.MANDAILING NATAL

 

7. BIDANG PELAYANAN&DOKUMENTASI INFORMASI KASUBBAG DOKUMENTASI DAN PERSANDIAN BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDAKAB.MANDAILING NATAL

 

8. BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI KABAG HUKUM DAN ORGANISASI SETDAKAB MANDAILING NATAL
9. PPID PEMBANTU PARA SEKRETARIS / KTU SKPD KABUPATEN MANDAILING NATAL
10. ANGGOTA PPID

 

 

1. KABAG TAPEM SETDAKAB MANDAILING NATAL

2. KABAG KESRA SETDAKAB MANDAILIN NATAL

3. KABAG PREKONOMIAN SETDAKAB MANDAILING NATAL

4. KABAG LPBJ SETDAKAB MANDAILING NATAL

5. KABAG UMUM SETDAKAB MANDAILNG NATAL

6. KASUBBAG KOMUNIKASI DAN INFORMASI BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDAKAB MANDAILING NATAL

7. KASUBBAG PROTOKOL BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDAKAB MANDAILING NATAL

 

 

Ditetapkan di Panyabungan

 

BUPATI MANDAILING NATAL

 

 

DAHLAN HASAN NASUTION    

 

           

Form Permohonan Informasi

Form Permohonan Informasi